Fluktuasi Rupiah, Seribu Pekerja Kena PHK

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 1.091 pekerja dari berbagai perusahaan di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Pada periode Januari hingga Juli 2015, pekerja yang terkena PHK berjumlah 1.091 orang dengan perincian PHK penuh 660 pekerja, putus kontrak 151 pekerja, dirumahkan 46 pekerja, dan 234 pekerja masih dalam proses PHK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah Wika Bintang, Senin (6/7).

Wika menjelaskan PHK paling banyak terjadi di Kota Semarang dengan 390 pekerja, kemudian Kabupaten Magelang 232 pekerja, Kabupaten Sragen 151 pekerja, Kabupaten Batang 127 pekerja, Kota Pekalongan 111 pekerja, Kabupaten Pekalongan 46 pekerja, Kota Solo 13 pekerja, Kabupaten Wonosobo 12 pekerja, dan Kabupaten Sukoharjo sembilan pekerja.

Menurut Wika, hak-hak pekerja yang terkena PHK itu akan segera diberikan dan diharapkan tidak terjadi permasalahan untuk ke depannya.

Ia mengungkapkan salah satu solusi yang dapat dilakukan agar jumlah pengangguran tidak bertambah terkait dengan adanya seribuan pekerja yang di-PHK itu adalah dengan mengalihkan para pekerja ke sebuah perusahaan garmen di Kabupaten Boyolali yang saat ini masih membutuhkan 20 ribu pekerja, namun baru terealisasi separuhnya.

"Yang menjadi masalah adalah sulitnya memindahkan pekerja yang terkena PHK untuk bekerja di perusahaan yang ada di daerah lain," ujarnya.

Solusi alternatif lain yang bisa dilakukan kata dia, dengan alih profesi agar pekerja yang di-PHK itu bisa mandiri sehingga perlu mendapat pelatihan di balai latihan kerja.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah, memastikan hak-hak seluruh pekerja yang terkena PHK sudah diberikan, salah satunya berupa pemberian uang pesangon oleh perusahaan masing-masing.

"Jika nanti ada hak-hak pekerja yang belum dipenuhi oleh perusahaan maka pekerja bisa melaporkannya kepada pemerintahnya," katanya.

Sumber

Read More

Ribuan Buruh Tekstil Terancam PHK Akibat Pelemahan Ekonomi

SEMARANG, TRIBUNJATENG.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Karanganyar, Hariyanto (44) waswas bakal kembali terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di wilayahnya jika pelemahan ekonomi terus terjadi.
Tanda-tanda kelesuan industri tekstil tampak dari tutupnya satu perusahaan tekstil di Karanganyar, yaitu PT Surya Kebak Tek pada bulan Juni lalu.

"Sekitar 500 orang kini menganggur terkena dampak tutupnya perusahaan. Kami sedih dan khawatir ini akan terus terjadi," ujarnya pada Tribun Jateng, tengah pekan lalu.

Ia bercerita dari 19 anggota FKSPN di Karanganyar, sebagian besar bekerja di pabrik tekstil dan garmen. “Enam perusahaan tekstil sudah mulai sambat (mengeluh) tentang kesulitan produksi dan penjualan sejak Januari lalu,” katanya.

Semenjak itu perusahaan tekstil di wilayahnya mulai melakukan efisiensi. Beberapa hal yang dilakukan pengusaha untuk mengurangi dampak lesunya ekonomi yaitu pengurangan hari kerja. Dalam kondisi normal, anggotanya bekerja selama enam hari, namun enam bulan terakhir hanya bekerja lima hari kerja.

Kemudian, lembur ditiadakan sejak awal tahun. Beberapa perusahaan memilih merumahkan sebagian karyawannya. Ada yang hanya seminggu dan paling lama empat bulan. "Ada yang menggilir karyawannya atau dibikin shift misal sehari masuk sehari libur. Gajinya tentu hanya 50 persen," tuturnya.
Jika kondisi perekonomian semakin memburuk, Hariyanto khawatir akan terjadi PHK massal. Jika lima perusahaan tekstil menyusul kolaps, berarti minimal 2.500 buruh di Karanganyar akan menganggur.

Dampaknya, menurut Hariyanto, mulai dari kehidupan ekonomi warga yang kekurangan hingga memicu kriminalitas.

“Kami tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, beberapa waktu lalu perwakilan buruh menemui Bupati Karanganyar untuk minta solusi, hasilnya nihil. Tidak hanya kami, pengusaha juga mengeluh terus rugi, cari bahan baku dan penjualan sulit. Belum lagi kewajiban membayar pakai rupiah di saat dollar tinggi," ucapnya. (tim)
Tribun Jateng Cetak
Sumber

Read More

Menjadi Pekerja Paruh Waktu, Siapa Takut?

Suara.com - Semua orang ingin menjadi bos bagi diri mereka sendiri, ingin bis mengatur jam kerja sendiri. Sayangnya untuk itu, kadang seseorang harus punya perusahaan sendiri.  Tapi jika itu tak mungkin masih ada solusi alternatif, menjadi pekerja paruh waktu alias freelance.

Menjadi pekerja paruh waktu, memungkinkan Anda untuk menjadi bos sendiri. Anda dapat bekerja di mana pun Anda inginkan dan kapanpun Anda inginkan dan dapat beristirahat kapanpun diinginkan. Namun, setiap freelancer tahu bahwa kebebasan datang dengan harga.

Dan berikut harga yang dibayar untuk menjadi seorang freelancer:

Anda menjadi jarang berbincang dengan orang lain
Di permukaan, bekerja dari rumah adalah mimpi, tapi setelah beberapa minggu, Anda akan menyadari Anda makin kurang berinteraksi dengan orang lain. Anda muncul dan baik mulai mengomel tak jelas tentang apa yang Anda lakukan hari itu atau Anda memiliki kesulitan berbicara. Atau ketika waktu menunjukkan pukul 9 pagi, Anda masih belum memiliki secangkir kopi pertama Anda.

Bekerja di kafe kadang membosankan
Kadang rumah bukan tempat yang paling produktif untuk bekerja, sehingga Anda harus mengungsi ke kedai kopi. Dengan memesan secangkir kopi, Anda dapat menggunakan semua kertas toilet dan Wi-Fi yang Anda inginkan. Ini seperti kantor! Kecuali bahwa Anda akhirnya merasa seperti terlalu banyak  mengambil keuntungan, sehingga terpaksa membeli sandwich dengan harga lebih mahal. Atau meja favorit Anda ditempati orang lain.

Anda selalu memeriksa email
Anda mendapatkan sangat baik mengetik kata-kata "hanya memeriksa." Tidak ada cara menyenangkan untuk menindaklanjuti e-mail yang tidak menjawab, tapi ini tampaknya seperti pilihan terbaik, kan? Setidaknya itu lebih baik daripada menulis, "Hei, hanya ingin tahu apakah saya akan membuat uang melakukan hal ini?" Atau, "Hei, kau tahu ketika saya dibayar untuk itu hal yang saya lakukan beberapa waktu lalu? Bukan berarti saya butuh uang, tapi serius, Anda tahu kapan cek akan melalui? "

Jadwal gajian tidak teratur
Menjadi pekerja paruh waktu berarti Anda tidak bekerja secara teratur untuk satu perusahaan. Mungkin Anda akan dibayar dalam dua minggu, satu bulan atau malah lebih. Dibutuhkan kedisiplinan untuk mengatasi kondisi ini.

Bokek adalah hal yang sering terjadi
Karena jadwal pembayaran yang acak, Anda akan sering melalui saat-saat ketika rekening bank Anda di titik terendah. Tapi ada potensi bahwa uang puluhan juta tiba-tiba saja mengisi rekening Anda.

Tak selamanya sibuk
Beban kerja Anda akan berfluktuasi sebagaimana upah Anda. Dalam seminggu mungkin Anda harus menyelesaikan banyak hal, tapi minggu selanjutnya Anda tak mengerjakan apapun.

Masa luang tak selalu terasa gratis
Anda akan menghabiskan banyak waktu luang Anda dengan pikiran harusnya Anda bekerja. Ketika tidak ada perbedaan yang nyata antara hari Sabtu dan Selasa itu mudah untuk merasa seperti Anda hanya mengambil uang dari diri sendiri.

Pitching demi pitching
Menjadi pekerja paruh waktu, Anda akan terjebak mengerjakan sesuatu yang Anda mungkin tidak menyukai atau bahkan tahu banyak.

Tak ada 'dress code
Banyak tempat kerja mengharuskan jas dan dasi, dan sangat hanya sedikit yang membiarkan Anda bekerja dengan kaus atau celana jeans. Menjadi pekerja paruh waktu akan membesakan dari smeua itu, bahkan Anda bisa bekerja tanpa harus mandi terlebih dahulu. (askmen.com)
Sumber

Read More

Golkar: Kesalahan di Kabinet Kerja Sudah Memalukan

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mengkhawatirkan aksi tak sejalan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pembantunya di Kabinet Kerja. Bendahara Umum Golkar (versi Ketua Umum Aburizal Bakrie), Bambang Soesatyo menilai, berulangnya sikap berbeda dalam internal pemerintah menunjukkan ketidakmampuan penguasa dalam mengelola dan mengkonsolidasi pemerintahan.

Karena itu, menurut Bambang, publik mendesak agar presiden merombak kabinet sehingga diharapkan mampu memberikan solusi. Dia berharap reshuffle memberikan loyalitas baru dari menteri terhadap 'tuannya.'

"Bukannya mengada-ada jika ada desakan reshuffle kabinet. Human error (kesalahan-kesalahan) di kabinet tidak saja memprihatinkan, namun juga memalukan," kata dia, lewat blackberry messenger, Senin (6/7).

Anggota Komisi III DPR itu mencatat serangkaian aksi tak sinkron antara presiden dan para menterinya. Paling terakhir ialah soal direvisinya Peraturan Pemerintah (PP) 46/ 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Padahal, PP tersebut sudah ditandangani presiden dan sudah diundangkan. Tapi, malah dianggap keliru. Itu artinya ada yang tidak beres dalam pengelolaan tata usaha di pemerintahan. Presiden seperti kecolongan atas ulah para menteri dan para stafnya.

Selain soal JHT dan BPJS, aksi tak sejalan dalam Kabinet Kerja menyangkut rencana perevisian UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, persoalan revisi tersebut menyulut beda pendapat antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ketika JK mendukung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Jaksa Agung, Prasetyo setuju mengajukan perubahan UU 30/2002 itu ke DPR, Jokowi malah menegaskan agar UU KPK tersebut tak perlu direvisi.

Aksi paling meresahkan ialah seorang menteri yang membeberkan kepada publik tentang adanya menteri lain yang melakukan penghinaan terhadap presiden, dengan menyatakan bahwa presiden tak tahu apa-apa. Penghinaan tersebut, kalau benar adanya, menurut Bambang, menunjukkan sejumlah menteri yang tak loyal terhadap presiden.

Menurut Bambang, rangkain aksi tak sejalan antara presiden dan para pembantunya itu menampakkan kinerja pemerintahan yang belum efektif. "Masyarakat akar rumput sekali pun bisa merasakan pemerintahan sekarang ini belum efektif," ujar Bambang.
Sumber

Read More

Sinyal Duet Vicky-Ai Mengemuka di Rapimnas Demokrat, SBY Puji Keduanya!

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sinyal bakal ada duet GS Vicky Lumentut-Harley Mangindaan mengemuka di ajang Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/7).
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Marthen Manoppo mengungkap, sinyal itu disampaikan Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mendengarkan presentasi Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, GS Vicky Lumentut dalam forum khusus pembahasan calon kepala daerah.
Di hadapan Majelis Tinggi Partai serta DPP Partai Demokrat, Vicky membeber capaian Demokrat Sulut. "Pak Vicky beberkan semuanya," ujarnya.

Menurut Manoppo, SBY terkesan dengan paparan Vicky. Dari mulut SBY kemudian mengalir pujian untuk Vicky, juga Harley Mangindaan atau Ai.

Vicky disebut SBY pemimpin berhasil. "Sementara Pak Harley disebut kader muda potensial," kata dia.
Manoppo pun menilai, ucapan SBY itu semacam restu bagi keduanya untuk maju bersama.
Meski SK penetapan belum langsung turun malam tadi, namun dia yakin SK akan diserahkan dalam satu dua hari ini. "Pasti keluar," kata dia.

Sementara itu. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, EE Mangindaan yang tak lain adalah ayahanda Ai, mengatakan calon kepala daerah yang maju melalui partainya, tak melulu harus kader partai.
"Semua orang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah meski dirinya bukan kader Partai Demokrat," ujar Mangindaan.

Calon yang sudah masuk terjaring sampai tingkat DPC lalu DPD, akan diukur elektabilitas, popularitas dan akseptabilitasnya oleh masyarakat melalui metode survei, sebelum itu mereka akan lebih dulu menjalani uji kelayakan, untuk kemudian dipertimbangkan ke majelis pertimbangan partai.

"Kemarin, Pak Ketua (SBY) sudah bicara bahwa orang luar bisa ikut dalam proses penjaringan. Hanya saja, akan lebih baik jika calon kepala daerah adalah kader Partai Demokrat sendiri," tambah Mangindaan.
Proses pertimbangan majelis pertimbangan partai masih terus berlanjut di Rapimnas Partai Demokrat.

Menurut informasi, sudah enam kepala daerah tingkat provinsi yang dibahas dalam rapat internal siang ini. Sisanya, akan dibahas di sesi kedua. (Tribun Manado/Arthur Rompis/Tribunnews)
Sumber

Read More